PEMERINTAH – Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat digitalisasi penerimaan pajak daerah melalui inovasi e-PADEK Split Tax Payment, sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang mampu memisahkan penerimaan usaha dan pajak daerah secara otomatis dan real-time.
Inovasi ini dikembangkan melalui sinergi Pemkot Bengkulu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu sebagai bagian dari upaya percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah (P2DD).
Melalui sistem tersebut, setiap transaksi konsumen menggunakan QRIS di hotel, restoran, dan kafe akan langsung terbagi menjadi dua bagian. Dana hasil penjualan masuk ke rekening pelaku usaha, sedangkan komponen pajak daerah diteruskan secara otomatis ke rekening Kas Daerah.
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan, dukungan pembinaan dari Bank Indonesia dan Bank Bengkulu menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pemungutan pajak, khususnya pada sektor perhotelan dan kuliner.
Menurutnya, penggunaan sistem pembayaran digital memungkinkan pajak daerah dipisahkan langsung saat transaksi berlangsung. Dengan demikian, proses pemungutan pajak menjadi lebih praktis dan efisien.
Pemkot Bengkulu pun akan terus mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai, terutama melalui QRIS.
“Kita akan terus menggalakkan penggunaan digital ini. Terutama dalam berbelanja, masyarakat diharapkan lebih banyak menggunakan transaksi cashless atau digital melalui QRIS. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini terjadi peningkatan PAD Kota Bengkulu,” ujar Dedy.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menjelaskan bahwa e-PADEK Split Tax Payment merupakan salah satu inovasi hasil kolaborasi antara Pemkot Bengkulu, Bank Bengkulu, Bank Indonesia, dan mitra terkait dalam memperkuat ekosistem transaksi digital daerah.
Ia menilai, keunggulan utama sistem ini terletak pada mekanisme pemisahan dana secara otomatis pada hari yang sama ketika transaksi dilakukan.
Artinya, penerimaan usaha dan komponen pajak tidak lagi bercampur dalam satu arus kas. Pelaku usaha langsung menerima bagian pendapatannya, sementara pajak daerah diteruskan ke rekening pemerintah daerah.
“Ketika masyarakat membayar menggunakan QRIS di hotel, restoran, dan kafe, pada hari yang sama sudah langsung terpisah mana yang masuk ke rekening pelaku usaha dan mana yang masuk ke rekening pemerintah daerah sebagai penerimaan pajak,” jelas Wahyu.
Menurutnya, mekanisme tersebut tidak hanya mempercepat penerimaan pajak, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Dengan penerimaan yang lebih cepat dan terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai inovasi digitalisasi pajak daerah, e-PADEK Split Tax Payment menawarkan perubahan dalam mekanisme administrasi perpajakan, terutama bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe.
Selama ini, pemisahan dan penyetoran pajak membutuhkan proses administrasi tersendiri. Melalui sistem split payment, komponen pajak dapat langsung dialokasikan ketika pembayaran berlangsung sehingga mengurangi proses penghitungan dan penyetoran secara manual.
Bagi pemerintah daerah, sistem ini membuka peluang pengawasan penerimaan pajak yang lebih efektif, sekaligus meminimalkan potensi keterlambatan penyetoran dan ketidaksesuaian pencatatan.
Optimalisasi sistem tersebut juga menjadi bagian dari strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ke depan, perluasan penggunaan QRIS dan integrasi sistem pembayaran pajak diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi digital di Kota Bengkulu.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi daerah bukan sekadar perubahan metode pembayaran, melainkan instrumen untuk membangun tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Komentar