KEPAHIANG — Komoditas kopi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Dengan luas areal perkebunan mencapai sekitar 30 ribu hektare dan produksi tahunan sekitar 21 ribu ton, nilai ekonomi kopi Kepahiang diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun per tahun.
Besarnya kontribusi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kepahiang meminta pemerintah pusat dan DPR RI membuka ruang pembahasan mengenai skema Dana Bagi Hasil (DBH) khusus bagi daerah penghasil kopi.
Desakan itu disampaikan Bupati Kepahiang Zurdi Nata dalam Rapat Rekonsiliasi Perhitungan Persentase Daerah Penghasil dan Daerah Pengelola Panas Bumi Tahun 2027 di Yogyakarta.
Kopi Jadi Penopang Ekonomi Daerah
Data yang disampaikan Pemkab Kepahiang menunjukkan, produksi kopi daerah tersebut mencapai sekitar 21 ribu ton per tahun dari areal perkebunan sekitar 30 ribu hektare.
Dengan asumsi harga rata-rata di tingkat petani sebesar Rp60 ribu per kilogram, nilai transaksi kopi secara sederhana mencapai:
21.000 ton × 1.000 kilogram × Rp60.000 = sekitar Rp1,26 triliun.
Artinya, dengan parameter tersebut, nilai ekonomi di tingkat produksi berada di kisaran Rp1,26 triliun per tahun, sebelum memperhitungkan aktivitas perdagangan, pengolahan, distribusi, dan hilirisasi.
Angka ini menunjukkan besarnya rantai ekonomi yang terbentuk dari komoditas kopi, mulai dari petani, pengepul, pedagang, pengolahan hingga sektor jasa pendukung.
Pemkab Dorong Perubahan Kebijakan
Bupati Kepahiang Zurdi Nata menilai besarnya aktivitas ekonomi kopi perlu diikuti dengan kebijakan fiskal yang memberikan manfaat lebih besar kepada daerah penghasil.
“Kopi bukan sekadar tanaman, melainkan sumber kehidupan puluhan ribu keluarga petani di Kepahiang. Kontribusi ekonomi yang begitu besar harus diimbangi dengan keadilan fiskal bagi daerah penghasilnya,” ujar Zurdi.
Menurutnya, belum adanya skema DBH khusus komoditas kopi membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan ruang fiskal untuk mengembangkan sektor tersebut secara lebih terintegrasi.
Padahal, kebutuhan pembangunan di sektor perkebunan cukup besar, mulai dari infrastruktur produksi dan distribusi, peningkatan kualitas bibit, penguatan kelembagaan petani hingga pengembangan hilirisasi.
Zurdi juga menyebut dirinya sebagai pelaku usaha di sektor perkopian dan menyatakan telah menyetorkan pajak dalam jumlah besar. Ia menilai perlu ada mekanisme yang lebih proporsional agar daerah penghasil memperoleh manfaat pembangunan dari aktivitas ekonomi komoditas yang dihasilkan.
DBH Kopi dan Persoalan Keadilan Fiskal
Wacana DBH khusus kopi tidak hanya berkaitan dengan tambahan penerimaan bagi daerah. Lebih jauh, usulan tersebut menyentuh persoalan hubungan antara daerah penghasil komoditas, aktivitas ekonomi, dan distribusi manfaat fiskal.
Jika kebijakan DBH khusus kopi dapat diwujudkan, pemerintah daerah berpotensi memiliki ruang fiskal tambahan untuk mengembangkan ekosistem kopi secara lebih berkelanjutan.
Dana tersebut dapat diarahkan untuk:
- peningkatan produktivitas dan kualitas kopi;
- perbaikan infrastruktur perkebunan;
- penguatan kelembagaan dan kapasitas petani;
- pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi;
- promosi serta perluasan akses pasar;
- peningkatan nilai tambah komoditas di daerah.
Dengan demikian, kopi tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Bukan Sekadar Tambahan Anggaran
Pemkab Kepahiang menilai perjuangan memperoleh skema DBH kopi merupakan bagian dari upaya membangun pola hubungan fiskal yang lebih mencerminkan kontribusi ekonomi daerah.
“Kami meminta pemerintah pusat dan DPR RI membuka ruang pembahasan segera. Kopi yang dihasilkan dari tanah Kepahiang harus memberikan dampak nyata bagi warga yang merawatnya. Ini soal keadilan, bukan sekadar permintaan tambahan anggaran,” tegas Zurdi.
Usulan tersebut selanjutnya membutuhkan pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat dan DPR RI, termasuk terkait dasar hukum, formula perhitungan, objek penerimaan, serta mekanisme pembagian kepada daerah penghasil.
Bagi Kepahiang, persoalan utamanya bukan semata-mata berapa besar DBH yang bisa diperoleh, tetapi bagaimana nilai ekonomi kopi yang mencapai triliunan rupiah dapat menghasilkan efek pembangunan yang lebih besar bagi petani dan daerah penghasilnya.

Komentar